“Tim ini untuk memastikan komponen lokal diprioritaskan dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa kita.Kita juga melihat ada keseriusan dari pemerintah pusat, karena bukan saja imbauan tapi juga ada pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri, BKPP yang memastikan komponen lokal ini ada dalam pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
“Juga dijadikan satu kriteria kunci dalam penilaian perencanaan pembangunan. Kota Bogor akan terus meningkatkan komponen lokal dan kesiapannya dalam e-Katalog lokal,” tambah Bima.
Sementara itu, Ketua Harian Tim P3DN Kota Bogor yang juga Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, Ganjar Gunawan, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan sistem e-katalog lokal.
“Yang terpenting sekarang, tokonya harus benar-benar ready. Artinya sistem e-katalog lokal harus benar-benar siap. Setelah ini ready sistemnya, kita harus tahu seluruh kegiatan dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) di dinas-dinas. Yang memungkinkan belanja pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh UKM dan koperasi mana saja, PPK ini yang tahu spesifikasinya, barangnya seperti apa, ada tidak di UMKM dan koperasi dan lain sebagainya,” terang Ganjar.
Ia menambahkan, kemudian akan dibuat daftar dan sosialisasi kepada penyedia barang dan jasa tersebut. “Mereka harus diberikan pemahaman kalau mau ikut terlibat dalam PBJ pemerintah, mau tidak mau harus ikut ke dalam sistemnya. Kenyataannya tidak semua pelaku UMKM itu mau masuk ke sistem e-katalog, karena bingung, masih tidak tahu, dan sudah terbiasa dengan sistem offline, toko biasa. Kita akan dorong ini semua,” pungkasnya.
