BOGOR. Warga Bogor dibuat terkejut atas aksi kedua kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bumi Tegar Beriman. Namun kali ini, beragam komentar negatif justeru bermunculan mempertanyakan netralitas KPK yang dinilai syarat bermuatan politis.
Netralitas KPK kini diuji publik. Mulai dari dugaan kesengajaan memframing negatif Bupati Bogor dengan tema Operasi Tangkap Tangan (OTT) melalui sejumlah media mainstream, hingga adanya unsur pemaksaan tanggung renteng perkara hukum, kepada pemangku kebijakan yang menjadi bidikannya.
Managing Director Sembilan Bintang Law Office, R. Anggi Triana Ismail bahkan menilai, penetapan tersangka terhadap sosok Ade Yasin oleh KPK yang belakangan diketahui terindikasi pemaksaan, mencerminkan arogansi KPK sebagai penegak hukum.
“Pengakuan langsung dari Bupati Bogor soal dipaksa bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya, tentunya ini harus dipertimbangkan serius oleh lembaga antirasuah (KPK) sebagai lembaga penegak hukum. Jangan kemudian bersikap arogansi mengingat lembaga ini dipandang istimewa oleh negara,” kata Anggi melalui keterangan persnya, Jumat (29/4/2022).
