Selain itu, nantinya data ini akan tersentralisasi. Sehingga bagaimana cara pemanfaatannya akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pemanfaatan data ini diharapkan berjalan optimal alias data hidup yang mana jika ada pergerakan atau dinamika akan ‘tertangkap’.
Ia melanjutkan, survei ini merupakan awal mengumpulkan dan memotret semua penduduk di Indonesia. Pada 2023 akan ada diskusi di forum konsultasi publik untuk menyakinkan warga yang terdata miskin atau merupakan warga yang secara ril memang miskin karena Regsosek ini juga terkait dengan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.
“Dari data terakhir survei ekonomi nasional 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Bogor ada 80 ribu atau sekitar 7,24 persen. Data 2022 belum keluar, tapi kami berharap kemiskinan bisa turun apalagi sudah banyak program yang dibuat pemerintah untuk menopang daya beli,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan, Regsosek merupakan program nasional yang harus dijalankan juga di Kota Bogor. Apalagi data menjadi bagian penting dari pengambilan kebijakan di Kota Bogor.
