Sementara itu, kebijakan kenaikan harga BBM ini direspon oleh penolakan yang sangat luas di Kota Bogor. Selama sepekan ini, massa yang terdiri dari mahasiswa, kelas pekerja hingga ibu rumah tangga menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
Aksi penolakan ini digelar di berbagai titik. Salah satunya adalah di depan gedung DPRD Kota Bogor. Tercatat sudah ada lima elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke lembaga legislatif Kota Bogor.
Beberapa kali peserta aksi diterima langsung oleh dewan. Beberapa anggota dewan seperti Muaz HD dan Sri Kusnaeni dari PKS, Safrudin Bima dari PAN, Wakil Ketua 3 Rusli Priatevy dari Golkar, Wakil Ketua I Jenal Muttaqin dari Gerindra, dan juga Ketua DPRD Atang Trisnanto dari PKS secara bergantian menerima perwakilan peserta aksi yang semuanya menuntut pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM.
“Kami sepakat dengan mahasiswa dan masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah jika alasannya adalah keterbatasan anggaran. Seharusnya, proyek-proyek besar dan ambisius yang tidak terlalu mendesak saat ini dialihkan untuk menyesaikan masalah BBM. Kenapa disaat proyek kereta cepat dan ibu kota negara ada anggarannya, tapi untuk subsidi BBM rakyat tidak ada. Ini ironis”, jelas Atang.
