Untuk itu, lanjut Bima, perlu kolaborasi karena pemerintah daerah banyak keterbatasan, tidak saja anggaran tapi juga wewenang dan otoritas. “Makanya visi tadi harus diturunkan dalam bentuk sistem kolaborasi yang canggih,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi kendala dalam mengembangkan kawasan heritage adalah regulasi. “Sering kali kita terbentur oleh persoalan itu. Aturan yang belum kuat, belum ada dasarnya, di banyak tempat warga tidak paham kalau itu heritage, main bongkar. Padahal kalau digarap dengan kuat, banyak values, banyak sekali cerita inspiratif. Tetapi keluarga yang punya bangunan ini bingung karena tidak punya uang untuk renovasi. Kita perlu regulasi-regulasi seperti ini sehingga persoalan alas hak atau kepemilikan tidak menjadi kendala,” jelas Bima.
Dipilihnya Kota Sawahlunto sebagai tuan rumah seminar nasional JKPI, sekaligus memperingati 3 tahun ditetapkannya Sawahlunto sebagai warisan dunia oleh UNESCO sebagai Ombilin Coal Mining Heritage. Sehingga kota-kota yang tergabung dalam JKPI bisa saling berlajar dan terinspirasi. (*)
