Akhmad Saeful atau yang biasa disapa Gus M ini menjelaskan, bahwa perubahan struktur OPD seluruhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Namun, ia mengingatkan agar rotasi dan promosi harus sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan tempatnya.
“Memang rotasi dan promosi itu sepenuhnya hak wali kota. Tapi jangan sampai dipaksakan, kalau golongan belum cukup ya jangan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).
Selain itu, ia juga mengingatkan, jangan sampai rotasi maupun promosi dilakukan atas ‘selera’ pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor.
“Tetapi jangan sampai ada intervensi dari pihak luar maupun ASN non Baperjakat untuk memuluskan kepentingan tertentu,” tegas pria yang diketahui juga hobi menunggang kuda ini.
Ia menambahkan, bahwa rotasi bagus untuk penyegaran agar dapat berakselerasi, promosi juga baik agar dapat melahirkan pemimpin baru.
Kendati demikian, ia menyayangkan mengapa rotasi maupun promosi masih tertunda seakan seperti diulur-ulur. Padahal, kabar itu telah mencuat sejak Desember 2022.
“Bahkan isu beberapa kepala Dinas telah dipanggil oleh wali kota untuk dimutasikan juga sudah santer terdengar, tidak lama setelah dilaksanakan uji kompetensi pejabat eselon 2 dilaksanakan. Upaya ini terlihat seperti main-main dan hanya sebagai pembenaran,” jelasnya.
