Kemudian memastikan daftar pemilih valid dan update, melaksanakan proses pemungutan suara sesuai peraturan, aman dan tertib, mengawasi ketat terhadap aktivitas yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan data pemilih.
Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menerangkan, terdapat 200 PPK, 120 kesekretariatan dan 1.300 petugas PPS akan di sebar ke 435 desa/kelurahan se-Kabupaten Bogor. Untuk membantu PPK dalam melakukan rekrutmen pantarlih, pemetaan TPS, dan membantu memverifikasi faktual DPD.
“Kabupaten Bogor memerlukan penyelenggara orang-orang yang benar-benar memiliki 12 asas penyelenggara karena Kabupaten Bogor ini adalah kabupaten yang memiliki DPT terbesar se-Indonesia. Ini merupakan tantangan yang berat bagi KPU, untuk bisa menyinergikan dan menyolidkan teman-teman tapi dengan aturan,” imbuhnya.
