“Kalau Biskita gratis, sedangkan kita berbayar, tentu warga memilih yang gratis. Makanya kami menuntut DPRD Kota Bogor agar segera mendorong Pemkot untuk menetapkan tarif Biskita,” ujarnya.
Tak hanya itu, keberadaan Biskita yang berada di jalur trayek yang sama dengan angkot juga disinyalir menjadi persoalan bagi para supir angkot. Meski dahulu sempat ada transportasi serupa seperti Biskita yakni Transpakuan, namun keberadaannya menurut Ruli tidak menggangu keberlangsungan operasional angkot. Sebab, selain memiliki trayek yang berbeda, tetapi masyarakat juga dikenakan tarif. Sehingga para supir angkot pun menuntut, jika Biskita tidak dikenakan tarif, maka harus diberhentikan operasionalnya.
“Kami meminta agar DPRD mendorong kepada pihak yang berkompeten agar biskita segera berbayar. Dengan catatan jika biskita tidak berbayar agar di stop operasionalnya,” tutupnya.
