Ia menerangkan, dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mencapai kabupaten/kota KLA tentu tidak bisa dilakukan hanya satu perangkat daerah saja, namun keterlibatan semua pihak termasuk mendengar pandangan dan aspirasi anak.
Pihaknya menyadari tidak mudah mewujudkan kabupaten/kota KLA karena selain dibutuhkan komitmen kuat dari pemimpin daerah juga dibutuhkan koordinasi dan pengintegrasian semua program anak, mulai dari legislatif, media, dan juga keluarga.
“Di tahun ini ada kenaikan predikat utama dari sebelumnya hanya delapan kabupaten/kota menjadi 19 kabupaten/kota. 19 kabupaten/kota ini memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Pada penilaian tahun ini, belum ada kabupaten/kota yang meraih kategori KLA. Ia berharap kabupaten/kota yang sudah meraih kategori utama berturut-turut agar di tahun depan bisa meraih KLA dan bisa ‘pecah telur’,” katanya.
