Belum Capai Kesepakatan, DPRD Persoalkan Minimnya Kontribusi BUMD Untuk APBD 2024

DPRD

SANGA.ID. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor hingga saat ini masih membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024. Dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto didampingi unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mempersoalkan minimnya kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan draft rancangan KUA-PPAS 2024 yang diajukan oleh TAPD, target pendapatan yang bersumber dari kontribusi BUMD mengalami penururan dari tahun lalu sebesar Rp6 miliar. Sehingga pada RAPDB 2024 nanti, pendapatan dari kontribusi BUMD hanya sebesar Rp30 miliar.

Baca Juga  Susuri Ciluar, Dedie Rachim Temui Banyak Potensi Ekonomi

“PD Pasar ini berapa pasar yang dibangun tahun ini? masa gak ada PAD yang bisa kita serap tahun depan? kan pembangunan harusnya selesai di akhir tahun. Kami akan minta rincian pendapatan dari masing-masing pasar dan kajian pendapatannya,” tegas Jenal, Jumat (25/8).

Tak hanya soal itu, pria yang akrab disapa Kang JM ini juga menyoal program-program yang belum selesai di akhir masa jabatan kepemimpinan Bima Arya. Salah satu program yang disoroti oleh Kang JM adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurutnya, bantuan yang selama ini disalurkan oleh Pemkot Bogor belum bisa menjawab tujuan diadakannya program tersebut, yakni menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

Baca Juga  Plt. Bupati Bogor : PPNI Berperan Penting Dalam Penggulangan Bencana

Sehingga, menurut Kang JM, seharusnya kini Pemkot Bogor merubah sistem bantuan. Dari yang hanya memberikan uang menjadi memberikan pendampingan sampai perbaikan rumah selesai.

Pos terkait