“Jadi saya mau semangat RTLH itu bukan lagi stimulus, tapi memberikan tempat tinggal layak berapapun anggarannya, tidak usah banyak tapi bertahap. Misalkan lima puluh juta satu rumah tapi tiap tahun berkelanjutan,” jelasnya.
Persoalan carut marut PPDB di tahun ini juga menurut JM perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak terulang di tahun depan. Sehingga dalam pembahasan KUA-PPAS 2024, DPRD Kota Bogor meminta rincian anggaran dari sektor pendidikan. Amanat undang-undang yang mewajibkan Pemkot Bogor memenuhi kuota 20 persen untuk sektor pendidikan, dianggap oleh JM belum bisa maksimal.
“Tahun depan harus dianggarkan untuk penambahan unit sekolah baru, ruang belajar baru yang menunjukkan bahwa anggaran sektor pendidikan memang difokuskan untuk perbaikan sistem, bukan sekedar habis untuk gaji guru,” tegas JM.
Terakhir, JM juga menyoal persoalan stunting yang masih belum bisa diselesaikan. Padahal visi Kota Bogor adalah “ Kota Ramah keluarga”, namun berdasarkan pantauannya di lapangan, tidak ada langkah konkret dari Pemkot Bogor untuk mengentaskan stunting. Sebab data stunting Kota Bogor yang dikeluarkan dari pemerintah pusat mengalami kenaikan menjadi 18,7 persen di tahun 2022 lalu.
“Jadi hari ini tidak ada rutinitas PMP yang harusnya tiap bulan dilakukan. Itu semua hanya mengandalkan CSR, mengandalkan donatur. Stunting ini kan isu nasional, jadi kami mau itu dijelaskan di APBD treatment seperti apa nanti, program seperti apa nanti agar bisa diselesaikan,” tutupnya.
