“Sehingga yang perlu kita lakukan adalah perencanaan. Kita amankan kota ini untuk juga melakukan apa yang bisa dilakukan dari sisi resielience, mitigasi, jalur evakuasi, penanganan dan sebagainya,” kata Sekda.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Singgih Irianto mengatakan, penyusunan dokumen KRB ini berjalan on schedule, baik dari sisi waktu maupun substansi.
Substansi yang dalam pembahasan diantaranya adalah bencana yang menjadi prioritas di Kota Bogor. Karena lanjut Singgih, dalam menyusun dokumen ini juga harus diselaraskan dengan pedoman nomenklatur yang ada di BNPB.
Secara umum bencana yang terjadi di Kota Bogor adalah banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan pohon tumbang.
Sekretaris Bappeda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari mengatakan, tahun 2023 – 2024 Bappeda menjadi leading sektor penyusunan dokumen KRB yang juga akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka panjang.
“Ini harus kita siapkan di 2024 untuk RPJMD 2026 – 2030. Bersamaan itu pula dengan adanya aturan Pilkada Serentak ada masa transisi 2025 – 2026 ini juga kami harus menyusun rencana pembangunan daerah, 2025 – 2026 disamping rutinitas kami menyusun rencana tahunannya,” katanya.
