Dedie menambahkan, terkait data terpadu kesejahteraan sosial yang jumlahnya kurang lebih sekitar 611 ribuan jiwa, setelah didalami Pemkot Bogor berhasil menghapus data tersebut sebesar 16,22 persen dari yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat, R. Vini Adiani Dewi menjelaskan, kegiatan ini merupakan evaluasi dari verifikasi maupun validasi. Stop buang air besar sembarangan atau BABS merupakan indikator dasar pencapaian target lima pilar STBM. Tercatat hingga Maret 2023 sudah ada 9 daerah di Jawa Barat yang masyarakatnya dinyatakan terbebas BABS.
“Kota Bogor menjadi daerah ke-10 yang dilakukan verifikasi ODF atau terbebas dari BABS,” sebutnya.
Dinkes Jabar menyampaikan apresiasi atas ikhtiar maksimal Kota Bogor untuk mendeklarasikan ODF pada tahun 2023, semua jajaran kepala perangkat daerah menjadi direktur ODF mendukung kuatnya komitmen pemimpin sehingga persoalan yang ada bisa diselesaikan.
