Diskusi yang sama juga menghadirkan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, hingga budayawan Romo Magnis Suseno.
Rokhmin mengaku terkesan dengan langkah para tokoh demi mewujudkan demokrasi di Indonesia ke arah positif setelah muncul putusan bernuansa drama dari MK.
Semisal, katanya, Uceng hingga Romo Magnis yang membuat tulisan di media massa nasional yang mengkritisi putusan MK.
Dia bahkan mengaku ikut mengikuti pernyataan budayawan Goenawan Mohamad dalam sebuah wawancara eksklusif di sebuah stasiun televisi.
Dari hasil wawancara itu, Rokhmin menganggap penyematan BEM UI pada 2022 lalu kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal king of lipservice memang benar adanya.
“Romo Magnis menyebut demokrasi dibajak oleh oligarki, oleh dinasti politik, oleh korupsi. Kita berkumpul dalam rangka mencegah kebangkrutan negara ini. Saya kira, saya tadinya agak was-was, tapi setelah mendengarkan hampir 30 menit wawancara eksklusif Rosiana Silalahi dengan pak Goenawan Mohamad, saya menjadi yakin betul bahwa kawan kita ini benar-benar seperti disematkan BEM UI tahun lalu, bahwa he is king of lipservice atau king of big liar,” katanya.
Toh, kata Rokhmin, Jokowi pada akhirnya hanya mengungkap janji manis kepada para bakal capres ketika kepala negara akan berlaku netral pada Pilpres 2024 RI.
“Bagaimana kalau negara sebesar ini dipimpin oleh pembohong. Sekarang kita tahu, baliho capres tertentu diturunkan. Jadi, janji manis waktu mengumpulkan tiga capres, ya, kan, di Istana Negara bahwa dia akan berlaku netral, pada pelaksanaannya, malam hari sudah dia ingkari dengan Wamendes mengumpulkan apa namanya gerakan politik. Jadi, saya kira negara ini terlalu mahal, rakyat kita terlalu kasihan untuk jatuh miskin kalau dipimpin pembohong,” katanya.
Rokhmin mengatakan pekerjaan rumah kepala negara di sektor ekonomi dan teknologi masih banyak ketimbang mengurusi perpolitikan.
