“Proses penyertaan modal tentu saja harus dilakukan secara transparan dan dilakukan dengan cara akuntabilitas yang kuat sehingga dapat memberikan pelayanan air minum secara maksimal bagi masyarakat Kota Bogor dan juga mampu meningkatkan manajemen agar memberikan kontribusi dividen setiap tahunnya,” jelas Dedie.
Terakhir Dedie berharap kedua Perda tersebut menjadi ikhtiar bersama dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan yang inovatif dan optimal kepada masyarakat. Selain itu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap hak lansia Kota Bogor. (*)
