Sehingga kebijakan transformasi digital dalam pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sinergi pencegahan korupsi karena transformasi digital memiliki dampak dalam upaya pencegahan korupsi.
“Namun bahwa transformasi digital bukan satu-satunya solusi dalam permasalahan korupsi. Konteks kelembagaan dan komitmen pimpinan juga menjadi kunci dalam pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga hari ini dan ke depan ada perubahan paradigma tata kelola pemerintah. Kalau dulu paradigma pemerintah mengatur masyarakat, sekarang pemerintah bekerja bersama masyarakat. Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai mitra dan inilah perubahan mendasar hari ini dan ke depan bagaimana perubahan data transformasi digital SDM berdaya saing,” katanya.
Dalam transformasi digital, kata Azwar pihaknya melihat bahwa di beberapa kabupaten, kota dan provinsi sudah mulai mengintegrasikan layanan ini yang diintegrasikan dalam satu portal layanan.
“Mudah-mudahan bisa terus dimulai, jadi tidak lagi banyak portal-portal di dinas, aplikasi-aplikasi dinas, tapi cukup satu portal. Inilah yang jadi prioritas pemerintah,” katanya
Sekedar informasi, di Kota Bogor pengintegrasiaan layanan yang dibuat dalam satu aplikasi sudah diluncurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Diskominfo dengan diluncurkan aplikasi Bogor Single Window (BSW) yang terdiri dari BSW ASN, BSW Publik (Masyarakat), BSW Mobile (android) dan BSW Talas Bogor (WA Talas Bogor) serta aplikasi PASTI (Partisipasi Aktif Masyarakat Terhadap Inflasi) di Balai Kota Bogor, Rabu 18 Oktober 2023.
BSW merupakan aplikasi super yang menyatukan seluruh aplikasi yang ada di Kota Bogor, baik untuk layanan publik maupun aparatur sipil negara, dengan didukung oleh database terpusat dan kerangka kerja Smart City.
