Menurutnya, SE Mendagri yang diterbitkan pada 5 Januari 2024, ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam akselerasi transformasi digital. Dalam rapat tersebut, dibahas dua pokok utama, yakni Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah dan Konsolidasi Perencanaan serta Penganggaran/Belanja TIK sesuai Arsitektur SPBE Pemda.
“Akselerasi percepatan transformasi digital juga selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mendorong jalannya percepatan digital sebagai upaya transformasi layanan digital yang perlu didukung oleh semua jajaran pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah,” kata Suprayitno yang hadir pada acara tersebut di Hotel The Sultan Jakarta, Selasa, (30/01/2024).
Pada kesempatan itu, Suprayitno juga menekankan bahwa SE Mendagri tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam mengemban peran strategisnya dalam transformasi digital. Dengan SE tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional.
