Selain trend penurunan, Dedie menyampaikan struktur pendapatan Kota Bogor yang didominasi BPHTB dan PBB-P2 yang sifatnya tradisional ke depan pasca moratorium pemekaran wilayah, maka Kota Bogor harus membuat langkah-langkah politis dan konkrit untuk menyelaraskan tata batas untuk kemudian menghasilkan sebuah pendapatan baru.
“Untuk itu kita harus mendukung dan optimis karena bisa menjadi penyelamat bagi Kota Bogor. Perbaikan tata batas, selain memperbaiki bidang tanah digital di BPN akan berpotensi meningkatkan PBB-P2 Kota Bogor. Ini menjadi agenda ke depan bagaimana upaya kita ke depan meningkatkan PBB-P2,” ungkapnya.
Disamping mewaspadai kecenderungan penurunan, kepada perwakilan aparatur wilayah dan perangkat daerah terkait, Dedie mengajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersedia membayarkan PBB-P2, pemberian insentif bagi wajib pajak maupun bagi para petugas agar menjadi motivasi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
