Anggaran yang diajukan ini, dijelaskan oleh Zenal merupakan hasil kalkulasi dari DLH Kota Bogor yang mengambil contoh dari DLH Kota Cimahi.
“Jadi Rp1,4 miliar itu dialokasikan untuk program yang akan dijalankan di sisa tahun ini atau kurang lebih 7 bulan. Namun dalam hal ini tadi kami tegaskan bahwa bukan hanya di anggaran, tapi program itu juga harus jelas,” tegas Zenal.
Lebih lanjut, Zenal menyampaikan anggaran yang diajukan ini tidak serta merta akan disetujui oleh DPRD Kota Bogor karena akan dibahas secara mendalam pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.
Hal ini untuk memastikan bahwa konsideran hukum yang digunakan oleh DLH Kota Bogor telah sesuai dan tidak menyalahi aturan penganggaran yang ada di Kota Bogor.
“Kami sendiri tadi juga belum membahas secara detail berkaitan dengan teknis berapa driver yang ada, lalu pola penghitungannya seperti apa. Tapi secara teknis ada di Badan Anggaran pada saat nanti rapat KUA-PPAS perubahan mungkin atau juga APBD, nah disitu nanti kita membahas angka-angka,” jelasnya.
Zenal pun berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi agar Adipura yang sudah didapat oleh Kota Bogor tidak tercoreng karena carut marut penanganan SDM di DLH Kota Bogor.
Ia pun menuntut agar DLH Kota Bogor lebih berinovasi dalam menyusun program kerja di tahun-tahun mendatang dan Komisi III DPRD Kota Bogor sebagai mitra kerja akan mengawasi kinerja DLH Kota Bogor.
