Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berperan sebagai pembina umum, yang salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan pada urusan bidang persandian yang dapat memastikan seluruh data dan informasi penting milik negara terjaga kerahasiaannya dan aman dari ancaman siber dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip keamanan informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga teknis yaitu BSSN dan Kemkominfo.
Strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah salah satunya dalam mendukung penguatan keamanan siber sebagai salah satu langkah transformasi digital yang dapat dituangkan ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD.
“Perlu komitmen yang kuat dari seluruh pihak, percepat penyusunan peraturan untuk mendukung pengingkatan keamanan siber di pemerintah daerah,” tegas Restuardy.
