“Harus diingat kita ada batas 30 persen belanja pegawai, memang ini menjadi dilema antara penerimaan PPPK dan penghapusan PKWT. Saya harap juga kita bisa mendapatkan asistensi langsung dari pak PJ Wali Kota yang notabene kepala BKSDM Provinsi Jawa Barat,” tutupnya. (*)
Komisi I DPRD Kota Bogor Minta BKSDM Pastikan Penerimaan PPPK Sesuai Regulasi
Pos terkait
Kunjungi Korban Kecelakaan Kereta, KemendukBangga/BKKBN Jabar Berikan Treatment Trauma Healing
Percepatan Eliminasi ATM dan Kusta di Papua Butuh Penguatan Komitmen Daerah
Sinergi TP PKK dan Perumda Tirta Pakuan Dukung Pendataan Pelanggan yang Akurat
Rapat Paripurna DPRD, Dedie Rachim Sampaikan Penguatan Struktur Perangkat Daerah
Kepala BKN, Prof. Zudan: Manajemen Talenta Cegah Praktik Balas Budi dalam Pengisian Jabatan ASN
Hadiri Deklarasi Kencana, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Bogor untuk Para Camat
