SANGA.ID. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta mengatakan sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, bupati/walikota melaporkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan hasil evaluasi kepada menteri.
“Muatan laporan SPM berdasarkan Pasal 23 ayat 2 sekurang-kurangnya memuat tentang hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, serta ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM,” terang Chaerul saat membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka penyusunan laporan penerapan SPM urusan Trantibumlinmas yang diselenggarakan secara hybrid, beberapa waktu lalu di Orchardz Hotel Jayakarta.
Lebih lanjut, Chaerul mengatakan laporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan selama satu tahun anggaran dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Untuk mendorong dan menjaga kontinuitas data dan informasi, pelaporan penerapan SPM juga dilakukan melalui aplikasi pelaporan berbasis web yaitu laporan penerapan SPM yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan melalui aplikasi e-SPM,” imbuh Chaerul, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (23/11).
Chaerul menjelaskan pelaporan penerapan SPM dapat digunakan untuk melihat perkembangan penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, untuk melihat perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat serta dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemda berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
