Denny Indrayana, yang juga pakar hukum tata negara dan memimpin tim kuasa hukum Pemohon, menyatakan optimisme terhadap peran MK dalam memberikan keputusan yang adil. “Kami berharap MK akan memberikan keputusan yang tegas dalam menangani pelanggaran ini,” kata Denny.
Sengketa Pilkada Kota Tomohon hanyalah salah satu dari puluhan kasus serupa yang tengah ditangani MK di berbagai provinsi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Pendapat tegas dari para ahli ini memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran mutasi jabatan oleh petahana tidak akan dibiarkan begitu saja oleh MK, karena dapat berdampak buruk pada pelaksanaan Pilkada di masa mendatang.
Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun keberpihakan dan ketegasan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan aturan dan keadilan, yang akan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan Pilkada di masa depan. (*)
