Sesuai dengan berita acara rapat Banggar DPRD Kota Bogor dengan TAPD Kota Bogor, program tersebut harus melibatkan legal opinion dari aparat penegak hukum (APH) agar proses pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada.
“Terkait dengan belanja Tanah Batu Tulis, agar dilakukan dengan menyertakan legal opinion dari APH,” tegas Adit. (*)
Denny Mulyadi Apresiasi Donor Darah Peduli Thalasemia ke-14 HIPAKAD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor Dukung Program Pemkot Bogor Bantuan Pendidikan & Tebus Ijazah
Jembatan Penghubung Paledang – Pasir Jaya Akan Dibangun, Target November Selesai
Denny Mulyadi Ajak ASN Bangun Budaya Kerja Sehat dan Profesional
Ketua DPRD Kota Bogor Audiensi dengan GMKI: Bahas Pendidikan, Infrastruktur, dan Tata Ruang
Kemendagri Dorong Daerah Perkuat Implementasi RAK LLAJ untuk Tekan Kecelakaan Lalu Lintas
