Sesuai dengan berita acara rapat Banggar DPRD Kota Bogor dengan TAPD Kota Bogor, program tersebut harus melibatkan legal opinion dari aparat penegak hukum (APH) agar proses pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada.
“Terkait dengan belanja Tanah Batu Tulis, agar dilakukan dengan menyertakan legal opinion dari APH,” tegas Adit. (*)
DPRD Kota Bogor Dorong Percepatan Perda Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual
PP APBD 2025 Dibahas, DPRD Kota Bogor Soroti SILPA dan Biskita
Dody Hikmawan Harap DDII Kota Bogor Perkuat Sinergi Umat dan Hadirkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
Dadang Iskandar Danubrata Dampingi Wakil Ketua DPRD Jabar Tinjau Pembangunan Jalan Batutulis
Saksikan Kejurda Kurash, Dedie Rachim: Junjung Tinggi Sportifitas
