“Itu yang kemudian dicarikan pemecahan masalahnya, apakah memungkinkan aset daerah diikutsertakan atau ada alternatif lain seperti kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Satgas BLBI DJKN Kementerian keuangan, atau bisa juga HGU yang sudah tidak lagi dilakukan langkah pembangunan. Jadi alternatif itu yang kami usulkan dari Kota Bogor,” ujarnya.
Namun, disamping itu kota-kota di Jawa Barat juga mengusulkan adanya inovasi melalui ide kreatif pengembangan bangunan yang sudah ada.
Seperti adanya usul terkait pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mengkombinasikan pasar dengan rumah susun.
“Jadi banyak hal yang dicari alternatif jalan atas ketersediaan lahan agar pemenuhan perumahan permukiman ini bisa cepat terealisasi seperti yang diharapkan oleh semua,” ujarnya.
Hadir mewakili Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, menyampaikan bahwa saat ini ada berbagai strategi terkait sektor perumahan agar capaian program 1 juta rumah bisa terwujud.
Di antaranya optimalisasi dana APBN, skema segmentasi program pembiayaan, optimalisasi lahan dan sebagainya.
