Saat ini Kementerian PKP juga sudah melakukan optimalisasi lahan melalui pendataan lahan milik negara baik BUMN, tanah sitaan, aset eks BLBI, atau sitaan Jaksa Agung guna melakukan upaya peningkatan hunian kawasan.
Terkait usul Wali Kota Bogor untuk memaksimalkan lahan-lahan milik DJKN Kemenkeu, BLBI, Noviza menyampaikan Kementerian PKP sudah melakukan pembahasan dan koordinasi.
“Itu sudah pernah kami sampaikan dengan pembahasan khusus antara direktur lahan berkoordinasi dengan ATR/BPN. Karena memang kolaborasi sudah dilakukan, sedang dicari win-win nya agar tidak berbenturan dengan aturan di masing-masing instansi terkait pemanfaatan lahan,” ujarnya.
Hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan dilaporkan untuk juga dibahas di tingkat pusat. Dalam hal ini, Noviza juga meminta agar BPS di regional maupun daerah untuk melakukan pendataan secara tepat sasaran terkait data kepemilikan rumah.
Ia berharap dengan rapat koordinasi ini program yang ada bisa berjalan optimal
“Sehingga dengan usulan ini (usul 9 kota di Jawa Barat) maka akan semakin jelas prioritas peruntukannya serta jumlah pasti kebutuhanya,” ujarnya.
