Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola limbah dan sampah dari dapur SPPG yang dihasilkan setiap hari dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan dukungan dalam pelaksanaan penanganan limbah dan sampah yang diproduksi oleh dapur SPPG.
“Kami telah memberikan petunjuk kepada BGN untuk kemudian harapan kami bisa disampaikan ke seluruh SPPG. Mengenai bagaimana mekanisme penanganan sampah, kita bisa hitung sendiri ya, satu layanan minimal dua ribu sampai tiga ribu lima ratusan. Ini setiap hari menimbulkan timbulan sampah yang tidak kecil,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kementerian mengedepankan pembinaan bagi pengelola SPPG dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, namun juga menuntut ketegasan pemerintah daerah dalam pengawasan.
Hanif menyampaikan bahwa hal ini menjadi kewajiban bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap seluruh SPPG.
“Kalau bicara lingkungan, tidak boleh ada toleransi. Sedikit toleransi yang kita berikan, maka sebesar itu kerusakan yang kita mungkin timbulkan. Jadi ketegasan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor menjadi kunci utama pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan,” tandasnya. (*)
