*Arsitektur Hukum: Perlu Regulasi Bijak*
Prof. Rina Sari, ahli hukum informasi telah mengusulkan regulasi yang mewajibkan platform media sosial menerapkan algoritma transparan. “Jika pengguna tahu bagaimana konten diseleksi, mereka bisa lebih kritis. Ini upaya mendekatkan intellectus dan rei,” ujarnya.
Apa yang bisa dilakukan, diantaranya:
– Konsumen Media: Batasi waktu di platform, cari sumber berita terpercaya, dan terapkan _digital detox_.
– Pemerintah: Dukung literasi digital sejak dini, awasi konten berbahaya, dan sanksi penyebaran hoaks.
– Influencer: Gunakan platform untuk menyebarkan konten edukatif dan realistis.
“Kesenjangan antara pikiran dan realitas bukan hanya isu filosofis, tapi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama dalam implementasi regulasi di Indonesia. Apakah kita akan terus hidup dalam fase transisi, atau membangun jembatan kesesuaian antara _intellectus_ dan _rei_? Melalui regulasi yang dipahami dan dipatuhi semua pihak. “Tutur Alma Wiranta dalam audiensi setelah selesai menandatangani BA Pembahasan Raperda Lambang Daerah Kota Bogor, Rabu (19/11/2025)
