Mahasiswa juga merujuk pada kasus serupa tahun 2024 yang melibatkan komisioner KPU Kota Bogor berinisial DJ, yang kala itu hanya dijatuhi sanksi etik meski memenuhi unsur gratifikasi.
“Praktik politik uang bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan tindak pidana murni yang harus diproses secara hukum. Penyelesaian melalui jalur etik berpotensi mengaburkan tanggung jawab pidana para aktor utama di balik layar,” tambah Ridho.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan ini berjalan tertib.
AMBB mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar serta menempuh langkah advokasi hukum ke lembaga berwenang di tingkat pusat apabila tuntutan mereka untuk penegakan hukum yang transparan tidak segera ditindaklanjuti oleh Polresta Bogor Kota. (*)
