“Aturannya sudah jelas. PPPK sekarang merupakan bagian dari ASN, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak menerima THR,” ujarnya, di Balai Kota Bogor, Jumat (13/3/2026).
Ia menambahkan, bahwa Pemkot Bogor memahami adanya berbagai pertanyaan maupun keresahan yang muncul di kalangan PPPK terkait mekanisme pemberian THR ini.
“Kami memastikan seluruh prosesnya mengacu pada regulasi pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya tetap adil dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kunjungi Korban Kecelakaan Kereta, KemendukBangga/BKKBN Jabar Berikan Treatment Trauma Healing
Percepatan Eliminasi ATM dan Kusta di Papua Butuh Penguatan Komitmen Daerah
Sinergi TP PKK dan Perumda Tirta Pakuan Dukung Pendataan Pelanggan yang Akurat
Rapat Paripurna DPRD, Dedie Rachim Sampaikan Penguatan Struktur Perangkat Daerah
Kepala BKN, Prof. Zudan: Manajemen Talenta Cegah Praktik Balas Budi dalam Pengisian Jabatan ASN
Hadiri Deklarasi Kencana, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Bogor untuk Para Camat
