”Pemerintah perlu memiliki ruang diskresi agar masyarakat yang memang layak menerima bantuan tetap terakomodasi meskipun proses pembaruan data masih berjalan,” tambahnya.
Bagi warga yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai, Fajar mengimbau untuk memanfaatkan pembaruan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
Senada dengan Fajar, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, mendorong keterbukaan informasi mengenai parameter penilaian desil kepada publik, sekaligus mempercepat penggunaan data lokal Kota Bogor.
”Kami meminta agar parameter maupun bobot penilaian dijelaskan ke publik. Selain itu, kami mendorong Dinas Sosial menggunakan data Kota Bogor karena terdapat selisih sekitar 20 ribu warga dibandingkan data nasional. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan,” tegas Subhan.
Anggota Komisi IV, Mulyani, turut menyoroti perbedaan data desil BPS yang memiliki tiga versi (nasional, provinsi, dan kota). Ia meminta Dinsos memprioritaskan data desil Kota Bogor agar selisih data tersebut tidak merugikan masyarakat.
