”Selisih sekitar 20 ribu data itu harus segera diperbaiki. Kami berharap pembaruan data dilakukan secara berkala agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat masuk ke DTSEN,” kata Mulyani.
Melalui rapat evaluasi ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyempurnaan DTSEN dan mendorong sinkronisasi data pusat-daerah demi terwujudnya penyaluran bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Menanggapi hal tersebut, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor, Ferry Maurist, menjelaskan bahwa pergeseran desil warga di lapangan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor.
”Perubahan desil bisa terjadi karena kondisi sosial ekonomi warga yang membaik atau menurun, serta hasil pemeringkatan (ranking) secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah yang saling mempengaruhi,” terang Ferry.
Ferry mengapresiasi masukan dari DPRD Kota Bogor yang menyarankan agar penyaluran bansos daerah memprioritaskan pendataan desil tingkat kota demi akurasi yang lebih tinggi.
