SANGA.ID. Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bogor
dan Dinas Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rabu (29/7/2026).
Rapat kerja tersebut difokuskan pada evaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pasca pelaksanaan ground checking.
Langkah ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran serta tidak menghilangkan hak masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur, Wakil Ketua Asep Nadzarullah, Sekretaris Subhan, serta anggota Komisi IV lainnya seperti Mulyani dan Dedi Mulyono.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menjelaskan bahwa evaluasi ini mendalami variabel dan mekanisme pendesilan dalam penyusunan DTSEN yang menjadi acuan utama penyaluran bansos.
“Hari ini Kami di Komisi IV meminta keterangan dari BPS terkait variabel dan pendesilan. Rekomendasi kami adalah mengevaluasi kembali program bantuan yang dibiayai APBD ( Daerah ) tidak mengacu pada parameter data sensus nasional, supaya hak masyarakat tidak hilang. Evaluasi DTSEN ini masih memerlukan perbaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Fajar.
Fajar juga menekankan pentingnya ruang diskresi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama proses pembaruan data yang memakan waktu tiga hingga enam bulan. Apalagi, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran ground checking melalui Dinas Sosial demi penyempurnaan data.
