Ia juga menyinggung Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 174/PK.03.08 tanggal 10 Desember 2025 tentang Sinergitas Penanganan Kemiskinan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Sosial Tepat Sasaran bagi KPM. Melalui surat edaran itu, penyuluh KB dan tenaga lini lapangan lainnya diminta berperan aktif menilai status kemiskinan keluarga binaan serta mendorong proses graduasi, yakni upaya mengeluarkan keluarga dari kategori miskin menuju sejahtera.
Siska menyebut, program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ada di seluruh desa di Jawa Barat dapat dijadikan titik masuk (entry point) untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk UMKM, dengan pendampingan keluarga penerima bantuan sosial. “Kita graduasikan keluarga-keluarga miskin ini menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran gubernur tersebut serta surat Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor 300/91 tanggal 30 April 2025 tentang tindak lanjut rapat koordinasi Gawe Rancage bersama kepala desa dan lurah.
Ia melaporkan, hingga 15 Juli 2025, edukasi program KB dan ketahanan keluarga telah menjangkau 25.399 KPM, dengan 18.282 di antaranya merupakan pasangan usia subur. Dari jumlah tersebut, 86 persen sudah menjadi peserta KB, sementara sisanya belum.
“Capaian ini menegaskan bahwa bantuan sosial dapat menjadi entry point strategis untuk menjangkau keluarga rentan sekaligus memperkuat perencanaan keluarga,” kata Iin.
Iin menambahkan, webinar ini menghadirkan tiga narasumber dari Kemendukbangga (BKKBN), Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Jawa Barat. Dari total 1.900 penyuluh KB di Jawa Barat, sebanyak 900 orang tercatat hadir dalam kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat tersebut. Acara turut dihadiri perwakilan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Adang Syamsul Hadi, perwakilan Dinas Sosial Jawa Barat Wiwid Novita, serta Ketua KKI Jawa Barat Ferry Hadianto.(NJP)
