SANGA.ID. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan peran penyuluh keluarga berencana (KB) dalam mengintegrasikan program KB, ketahanan keluarga, dan penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dorongan itu disampaikan Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti saat membuka Webinar Optimalisasi Peran Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Edukasi Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Barat, yang digelar tahun 2026. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh ratusan penyuluh KB dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Siska mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Ia menyebut, jumlah penduduk Jawa Barat saat ini mencapai sekitar 51 juta jiwa yang tersebar dalam sekitar 13,7 juta keluarga. Menurutnya, seluruh program pembangunan harus diarahkan untuk mengelola potensi penduduk sebesar itu, salah satunya melalui program KB.
“Keluarga berencana bukan hanya mengatur kelahiran, tetapi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, mandiri, berkualitas, dan sejahtera,” kata Siska.
Ia menambahkan, transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menegaskan posisi keluarga sebagai unit terkecil sekaligus penentu kemajuan suatu bangsa. “Apakah negara kita mau maju atau tidak, itu tergantung keluarga,” ujarnya.
