Hidayatulloh mencontohkan fenomena pinjaman ilegal atau yang dikenal masyarakat sebagai *bank emok*. Ketika persoalan tersebut teridentifikasi sebagai salah satu potensi kerawanan sosial, data dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah teknis untuk memberikan intervensi.
Salah satunya melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.
Heterogenitas masyarakat menjadi salah satu perhatian Bakesbangpol Kota Bogor. Kota Bogor dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, ras, dan agama yang beragam.
Bakesbangpol mencatat terdapat sedikitnya 286 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif dan terdaftar di Kota Bogor. Organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari keagamaan, kepemudaan, sosial, hingga adat dan budaya.
Untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman tersebut, Bakesbangpol mengoptimalkan keberadaan *136 penyuluh wawasan kebangsaan* yang ditempatkan di 68 kelurahan.
Hidayatulloh mengatakan para penyuluh memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan sekaligus mencegah potensi konflik sosial.
“Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau Kang Aldho menyambut positif langkah Bakesbangpol dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat serta insan pers.
