Pasalnya, pedoman penyusunan APBD TA 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum diterbitkan secara resmi, begitu pula informasi definitif transfer keuangan daerah dari kementerian terkait.
”Oleh karena itu, alokasi dana transfer sementara ini masih menggunakan data tahun 2026 dan dipastikan akan disesuaikan kembali setelah informasi resmi dari pemerintah pusat kita terima,” kata Dedie.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 kali ini memberikan perhatian khusus pada keberpihakan terhadap anak. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Endah Purwanti, menekankan pentingnya integrasi anggaran perlindungan anak dalam prioritas pembangunan kota.
Endah mendorong agar alokasi bagi Rumah Aman sebagai fasilitas perlindungan saksi dan korban serta Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) direalisasikan. Ia mengingatkan bahwa sekitar 340 ribu dari total 1,1 juta jiwa penduduk Kota Bogor adalah anak-anak.
Merespons dorongan Pansus, Pemkot Bogor menyetujui anggaran awal Rp100 juta untuk penyusunan FS Rumah Aman. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasinya atas sinergi DPRD dalam mengawal isu perlindungan anak.
”Perhitungan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga seluruh komponen masyarakat,” tutur Dedie.
Dalam Rapat Paripurna yang sama, Pemkot Bogor turut menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,028 triliun, belanja daerah Rp3,372 triliun, dan pembiayaan daerah Rp76,7 miliar, sehingga struktur keuangan masih mengalami defisit sebesar Rp267 miliar.
Pasca penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan penyerahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, tahapan berikutnya akan dilanjutkan pada penyusunan RAPBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 guna memastikan pembangunan Kota Bogor berjalan maju, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (*)
