Langkah mitigasi dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dengan melibatkan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana sejak dini.
Hal ini mengingat sebagian besar bencana yang terjadi di Kota Bogor berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Selain itu, terdapat sejumlah titik rawan bencana hidrometeorologi yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bogor.
“Langkah ini harus masuk menjadi peta risiko bencana di dalam RPJMD maupun RPJPD. Karena yang paling penting adalah mitigasi awal tadi. Kenapa kita bentuk kelurahan tangguh bencana? Ya, tadi untuk menghindari bencana itu terjadi,” urainya.
Meski demikian, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh unsur masyarakat. Salah satunya melalui perubahan perilaku masyarakat, terutama dengan menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menambahkan bahwa apel siaga ini merujuk pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026, Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Nomor 2432/PB.01.03/PK, Rencana Kerja Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta Pemkot Bogor melalui BPBD Kota Bogor Tahun 2026.
