“Salah satu yang bisa kita identifikasi dari data jumlah masyarakat yang mengakses layanan kependudukan adalah kemudahan atau keinginan untuk memperbaharui data maupun menambah dan merubah data kependudukan,” ujarnya.
Hal tersebut dilatarbelakangi masih adanya masyarakat yang tinggal di Kota Bogor, tetapi secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai warga daerah asal. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memperbarui data kependudukannya.
Sebagai contoh, anak yang sudah menikah masih tercatat dalam satu kartu keluarga (KK) bersama orang tua dengan status sebagai pelajar.
“Sehingga dengan adanya optimalisasi kita bisa memastikan data informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia,” ujarnya.
Dalam presentasinya, Dedie Rachim juga menjelaskan perkembangan pembangunan Command Center yang saat ini tengah berlangsung di Kota Bogor. Nantinya, Command Center tersebut akan mengusung konsep layanan kedaruratan serta pusat data dan informasi masyarakat.
“Ini bagian dari informasi yang dikaitkan dengan pusat PPID Kota Bogor, yaitu di Command Center. Ini akan terus dikembangkan fitur-fiturnya. Semua yang sudah kami lakukan Insya Allah tujuan e-government tercapai,” ucapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, Sekretaris Disdukcapil, Mugi Lastono, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dian Intannia Lesmana, beserta Tim IKP.
