SANGA.ID. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta tenaga lini lapangan keluarga berencana menyisir kembali ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang belum menjadi akseptor KB. Langkah ini dinilai mendesak karena peluang bonus demografi diperkirakan tertutup pada 2030, sementara sebagian keluarga miskin masih memiliki banyak anak tanpa perencanaan kelahiran.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti dalam kegiatan ”Bincang Keluarga Berkualitas” bersama tenaga lini lapangan, Rabu (23/9/2026). Kegiatan bertema ”Kontrasepsi: Informasi Tepat, Pilihan Bijak, Keluarga Sehat” itu digelar secara daring untuk memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh setiap 26 September.
Siska mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 50,7 juta jiwa. Saat ini, angka kelahiran total atau _total fertility rate (TFR)_ Jabar berada di level 2,05 dan ditargetkan turun hingga 2,03, tetapi tidak lebih rendah dari angka itu.
Menurut Siska, TFR menjadi salah satu penentu laju pertumbuhan penduduk. Dari tiga komponen pembentuknya, yakni kelahiran, migrasi, dan kematian, hanya kelahiran yang dapat diatur, salah satunya melalui penggunaan kontrasepsi. Pengaturan kelahiran itu, katanya, bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Berdasarkan capaian kinerja Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dan Tenaga Lini Terdepan KB (Teladan KB) hingga Agustus 2026, sebanyak 31.418 keluarga penerima manfaat (KPM) telah mendapat edukasi. Dari jumlah itu, 24.913 KPM tergolong pasangan usia subur (PUS), dengan 82,5 persen atau sekitar 20.552 KPM di antaranya merupakan akseptor KB aktif.
