BOGOR. Wali Kota Bogor, Bima Arya memaparkan perkembangan reformasi birokrasi di Kota Bogor. Hal ini dilakukan dalam kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilaksanakan secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (18/8/2022).
Secara umum kata Bima Arya, Pemkot Bogor melakukan banyak reformasi birokrasi dengan memanfaatkan dan memaksimal inovasi dan teknologi yang diperkuat regulasi. Mulai dari perencanaan kemudian memastikan berkorelasi positif antara output dan outcome, semua aplikasi harus dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bogor. Menurutnya, pada intinya reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk memudahkan warga Kota Bogor melalui inovasi dalam bentuk aplikasi yang memudahkan. Ujung-ujungnya harus ada yang konkrit, baik dalam aspek kemudahan pelayanan warga maupun berdampak pada peningkatan PAD dan ekonomi di Kota Bogor.
“Sejak 2014 Kota Bogor fokus memastikan birokrasi yang dilaksanakan menjadi lebih efisien dan efektif melalui penerapan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu dan memudahkan pelayanan publik. Sejak tahun 2015 dengan bimbingan dan panduan Kemenpan-RB untuk memastikan antara target, visi, misi dan apa yang direncanakan saling berkaitan. Ada input, ada proses, outcome yang yang pada akhirnya benar-benar bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh warga Kota Bogor,” katanya.
Disamping itu, untuk indeks reformasi birokrasi Kota Bogor mulai dari 2018 sampai 2021 trennya menunjukkan angka yang baik dan terus meningkat. Pada tahun 2018 angkanya 61 menjadi 67 pada tahun 2021. Bima Arya menggaris bawahi bahwa apa yang direncanakan ujung-ujungnya harus langsung berdampak kepada aspek-aspek yang menjadi fokus Pemkot Bogor, seperti misalnya peningkatan angka IPM atau angka partisipasi sekolah maka desain-desain perencanaannya harus menunjang.
