Walikota Bogor Bima Arya Sampai Tiga Raperda Pada Sidang Paripurna

  • Whatsapp
Bima Arya saat menyampai tiga Raperda di Gedung Anggota Dewan.

sanga.id- Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan aspirasi kepada ang.gota DPRD Kota Bogor yang telah menyetujui perubahan RTRW. Hal tersebut dikatakan Walikota Bogor Bima Arya saat sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (9/6/2021).

“Sebelumnya saya sampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menyetujui Perda Perubahan RTRW. Semoga dengan ditetapkannya RTRW yang baru ini dapat memberi kepastian investasi untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19,”ungkapnya.

Selain memberikan apresiasi perubahan RTRW, Bima Arya juga memberikan penjelasannya terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda perubahan tentang pembentukan produk hukum daerah, Raperda perubahan tentang penyertaan modal kepada Bank BJB dan Raperda tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.

Baca Juga  MI Labatussibyan Lepas 24 Murid Angkatan 50

“Ada tiga raperda perubahan. Untuk Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan perundangan baru yang terkait dan menjadi rujukan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, seperti ketentuan umum, ruang lingkup dan Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam Propemperda.” terangnya.

Sementara itu lanjut Bima Arya Penyertaan Modal Pemkot Bogor kepada Bank BJB sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 mencapai Rp 11,6 Miliar. Jumlah itu setara dengan 0,48 % dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham pada saat itu.

“Seiring dengan perubahan ketentuan investasi pemerintah daerah pada perseroan, ditambah dengan Bank BJB yang saat ini tengah melakukan perluasan usaha agar Rasio Kecukupan Modal tetap terjaga. Untuk itu, perlu ditambah Penyertaan Modal Pemkot Bogor sebesar Rp 4,3 Miliar agar persentase kepemilikan saham dapat dipertahankan sebesar 0,48% sesuai dengan mekanisme Bursa Efek Indonesia yang berlaku,” kata Bima Arya.

Baca Juga  Berry Harri Murti Pimpin FPK Kota Bogor Periode 2021 - 2026

Menurut Bima Arya untuk menangani permasalahan sosial yang dialami warga Kota Bogor, dipandang perlu disusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum guna meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan sosial yang dimaksud diantaranya, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Warga yang akan dilindungi sambung Bima Arya adalah penyandang masalah sosial, antara lain anak dan lansia terlantar, kaum disabilitas, korban tindak kekerasan, tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS dan sebagainya.

“‘Diharapkan melalui Perda ini nantinya, dapat melibatkan berbagai pihak lebih luas lagi dalam penanganan permasalahan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,”pungkasnya. (sal/ar)

Baca Juga  Miliki Kantor Pribadi, Ceklissatu Resmikan Graha Ceklis di Cibinong

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *