“Kami dari Pansus DPRD ingin memastikan bahwa Raperda ini tidak hanya diajukan untuk merevisi atau menggantikan Perda No. 8 tahun 2009, tetapi juga menginginkan hadirnya kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bogor,” kata Dody.
Pembahasan Raperda ini juga dijelaskan oleh politikus PKS ini dikarenakan belum dilakukannya sinkronisasi dengan Perda terbaru yaitu tentang Ketertiban Umum dan Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti KPPD
Dedie Rachim Hadiri Rakor Kamtibmas, Ajak Penguatan Kolaborasi
Pemkot dan Pemkab Bogor Bersama Danantara Gelar Rakor Finalisasi WtE
Walikota Bogor Tinjau Kesiapan Rehabilisasi Tahap II Fasilitas Olahraga GOR Pajajaran
Eko Prabowo Menghadiiri Kegiatan Silaturahmi Pendidik dan Tenaga kependidikan SMP se-Kota Bogor
