Menjawab hal ini, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai kurangnya sosialisasi dari Dinas PUPR kepada masyarakat terkait rencana kelanjutan pengerjaan kolam retensi. Selanjutnya, pihaknya meminta kepada Dinas PUPR untuk menyiapkan secara matang penyelesaian masalah banjir.
“Pertama, DPUPR segera membuat perencanaan yang matang dan lengkap untuk penanganan masalah banjir secara komprehensif. Termasuk diantaranya kolam retensi. Anggarannya bisa diusahakan dari Pusat, Bankeu Jabar, Bankeu DKI, ataupun APBD Kota. Yang terpenting cepat selesai dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga (kolam retensi,red)”, jelas Atang
“Kedua, Disparbud segera melakukan kajian wisata terpadu di Kampung Kramat ataupun Tanah Baru dan sekitarnya. DPRD akan support dari sisi kebijakan anggaran. Sehingga, pada saat selesai pembangunan, konsep wisata tersebut bisa langsung di eksekusi”, pungkas. (*)
