“JKPI sejatinya tidak hanya berkutat pada aspek menjaga peninggalan pusaka secara fisik saja, yang sebenarnya juga ini bukan tugas mudah karena di banyak daerah peninggalan pusaka dilibas demi kepentingan komersil dan bisnis dengan dalil untuk PAD,” ujar Bima Arya.
Wali Kota Bogor ini mengatakan, padahal jika ingin berpikir cerdas dan strategis nilai dari warisan pusaka ini lebih dari sekedar mendirikan pusat-pusat ekonomi, seperti mal, hotel dan lainnya secara jangka panjang. Ditambah banyak daerah belum memiliki peraturan yang memungkinkan untuk menegakkan otoritas pemerintah menjaga warisan budaya.
“Ini PR JKPI yang utama, tidak hanya menjaga fisik, jauh lebih signifikan yakni memahami konteks nilai warisan sejarah budaya. Ini yang sering disuarakan pengamat, budayawan, sejarah bukan hanya untuk turis, peninggalan pusaka bukan soal destinasi, tapi ini nilai yang dilestarikan dari masa ke masa, dari masa lalu untuk masa depan,” tegasnya.
Ia menuturkan, MoU hari ini penting dalam konteks bagaimana bisa menjaga pusaka secara fisik tapi juga menguatkan literasi wawasan pusaka, melakukan pendokumentasian sejarah sehingga bisa terus melakukan pengembangan dan penelusuran. Mengingat sejarah tidak pernah berhenti, tidak akan habis untuk ditelusuri dan tidak akan kekurangan nilai yang dicari.
