Mohammad Roudo juga mengungkapkan alasan kenapa ibu kota negara harus pindah ke IKN. “Sebab penduduk Indonesia masih 56,56 persen terkonsentrasi di pulau Jawa. Selain itu terjadi ketimpangan kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap PDB nasional sebesar 58,48 persen dan share PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional 20,85 persen.”
IKN dinilai sebagai ‘game changer’ atau faktor pengubah situasi secara signifikan, lantaran 8 prinsip IKN yakni sebagai kota dunia untuk semua yang selaras dengan alam; bersifat Bhineka Tunggal Ika; terhubung aktif dan mudah diakses; rendah emisi karbon; sirkuler dan tangguh; aman dan terjangkau; nyaman dan efisien melalui teknologi; serta kota yang memberikan peluang ekonomi untuk semua.
Roudo menjelaskan tahapan pembangunan IKN yang dibagi 5 periode. Yaitu periode I. 2022-2024 Pemindahan Tahap Awal. Periode II. 2025-2029 adalah untuk membangun IKN sebagai area inti yang tangguh; III. 2030-2034 melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif.
Selanjutnya Periode IV. 2035-2039 membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan; dan Periode V. 2040-2045 mengokohkan reputasi IKN sebagai “Kota Dunia untuk Semua”.
Tahap pemindahan ASN
Narasumber kedua, Direktur Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Badan Otorita IKN, Ferdinand Kana Lo, menjelaskan skema pemindahan ASN dan personil Hankam ke IKN. “Berdasarkan arahan presiden pada Rapat Internal Kabinet 8 November 2022, sebanyak 11.274 ASN dari 60 K/L, dan 5.716 lingkup TNI/Polri (Personil maupun ASN) bakal dipindah ke IKN.”
Arahan ini kemudian ditindaklanjuti dalam One on one Meeting Kementerian PANRB bersama K/L pada Januari 2023, yaitu sebanyak 8.541 ASN dari 33 K/L akan dipindahkan ke IKN terdiri 200 JPT Madya, 654 JPT Pratama, 668 jabatan administrator, dan 7019 jabatan fungsional.
