“Memasuki 2024 kebijakan reformasi birokrasi yang tertuang di grand desain reformasi birokrasi 2010-2025 sudah berjalan di koridor yang tepat dan kita harapkan semakin mendekatkan kita pada birokrasi kelas dunia,” ujar Ma’ruf Amin.
Wakil Presiden mengatakan, menjelang dua dekade reformasi birokrasi sudah banyak perubahan yang terjadi. Instansi pemerintah dengan Indeks RB dan akuntabilitas kinerja dengan kategori ‘baik’ ke atas semakin meningkat.
Begitupula dengan unit kerja percontohan yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di sektor-sektor strategis.
“Menjadi kebanggaan juga peningkatan kualitas birokrasi Indonesia mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI) yang memberikan peringkat ke-73 dari 214 negara. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia juga naik, dari semula 64,76 pada 2022 menjadi 55,04 di 2023,” sebutnya.
Namun, hal ini harus menjadi dorongan untuk terus berbenah tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di pemerintahan daerah. Pasalnya, masih terdapat tantangan pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat ini Pemkab atau Pemkot dengan Indeks RB ‘Baik’ baru mencapai 32,68 persen atau baru 166 dari 508 pemkab/pemkot yang ada di Indonesia.
