Tak hanya itu, lanjut Wapres, reformasi birokrasi juga belum berdampak pada pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi serta masih terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara.
“Ini tantangan nyata yang harus segera diatasi, terutama dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang dibangun harusnya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah korupsi secara maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, gubernur dan wali kota harus memastikan tercapainya RB, SAKIP dan Zona Integritas dengan fokus pada empat hal ini. Pertama, memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB, SAKIP dan instansi ZI diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan indikasi, antara lain penurunan korupsi, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua yakni memperkuat secara keberlanjutan orientasi RB berdampak sebagai target kinerja instansi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.
“Ketiga yakni melakukan percepatan transformasi birokrasi berbasis digital terintegrasi dan keempat percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya untuk pengembangan MPP digital,” katanya. (*)
