Pengarusutamaan Gender Jadi Perencanaan di Perangkat Daerah

Gender

Terakhir adalah manfaat sebagai pilar terakhir dari pengarusutamaan gender. Harus memilih yang tepat dan berdampak bagi perempuan, sejauh mana kebijakan negara dan pemerintah berdampak bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan perempuan atau yang lebih spesifik dalam pengarusutamaan gender.

“Adalah dampak dan manfaatnya. Kalau tidak, maka bertentangan dengan pilar-pilar tadi. Itulah indikator-indikatornya dan silakan audit terkait komitmen pemerintah untuk pengarusutamaan gender berdasarkan keempat pilar tersebut,” sebut Bima Arya.

Selama 10 tahun memimpin Kota Bogor, Bima Arya mengaku mempedomani keempat pilar pengarusutamaan gender. Penerapan kebijakan yang diambil diikuti evaluasi, dari empat pilar tersebut apakah ada yang terdampak merugikan bagi perempuan.

“Ketika saya membuka kesempatan bagi seseorang untuk berikhtiar mencapai jabatan tertentu, saya harus membebaskan perspektif, pemikiran dan kepentingan saya dari terkontaminasi oleh ketidaksetaraan gender. Saya akan melihat kualitas, bukan yang lain atau perbedaan kesetaraan gender tadi. Selama 10 tahun saya tidak menghalangi atau melakukan privilege, karena perempuan maka didorong, tidak sedikitpun saya melakukan itu. Pemilihan didasarkan kepada seleksi dan proses berdasarkan rekam jejak dan kemampuan, kinerja, kiprah atau karakter kemampuan perempuan sehingga pantas menjadi kepala perangkat daerah,” tuturnya.

Baca Juga  Hadiri Deklarasi Kencana, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Bogor untuk Para Camat

Menurutnya para perempuan tangguh yang menjalani tugas dan amanah memiliki kelebihan dalam hal penguasaan dengan lebih detail setiap persoalan ketika yang lain gagal memahaminya, karena banyak yang lebih bersikap makro, garis besar atau umum saja. Hal lainnya adalah empati dan keberpihakan.

Pos terkait