Keberhasilan program Samisade itu sambung Plt, Bupati Bogor karena Pemkab Bogor tidak hanya matang dalam proses penyusunan anggaran, juga sukses membimbing para aparatur desa mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaksanaanya. Sebelum diluncurkan Samisade, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk tim verifikasi yang bertugas untuk membuat rambu-rambu atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Lalu membuat payung hukum Peraturan Bupati (Perbup), sebagai payung hukum supaya anggaran Samisade itu bisa di cairkan. Pemerintah Kabupaten Bogor juga membentuk tim verifikasi, tim pengawas yang ditunjuk oleh Kades dan juga aparat internal dan melibatkan dari UPT dinas teknis. Untuk pengawasan, Pemkab Bogor bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Kapolres Bogor, Dandim 0621, dan Kepala Kejari.
“Semua dilibatkan di dalam proses pengawasan, untuk proses awal, usulan itu harus melalui Musyawarah Desa. Jadi kalau tidak melalui Musdes, kami tidak mau. Bahkan pekerjanya juga melibatkan warga sekitar melalui sistem padat karya dan tidak boleh di pihak ke-3 kan. Kita awasi supaya selain pembangunan juga bisa mengakomodir dan menyerap tenaga kerja di wilayah,” jelas Plt Bupati Bogor.
Dirinya optimis melalui Program keuangan Samisade dapat mempercepat pembangunan, bahkan pembangunan yang harusnya dibagun selam empat tahun yang akan datang, justru bisa selesai pada tahun 2022 ini. “Kami ingin satu periode ini bisa beres, kami berharap dengan pergeseran anggara sebesar kurang lebih Rp.350 sampai 400 milyar untuk bantuan keuangan desa ini, pembangunan di desa lebih cepat,” tandasnya. (***)
